Desakan Menghentikan RSBI Menguat

edukasi.kompas.com

Desakan membubarkan rintisan sekolah bertaraf internasional semakin kuat. Koalisi Antikomersialisasi Pendidikan mengajukan permohonan uji materi Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan RSBI.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Febri Hendri, Kamis (29/12), berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkan pasal tersebut karena keberadaan sekitar 1.100 rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) itu melanggar konstitusi. RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar karena akses menjadi terbatas.

RSBI Dihapus, Fasilitas Sekolah Pun Akan Menyusut

Suasana kelas SDN 11 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam satu kelas terdapat 2 AC dan 2 guru. Belum lagi ada guru asing yang mengajar di sekolah tersebut.

Mudofar mengaku realistis. Menurutnya, sulit bagi sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) untuk tetap menyediakan fasilitas penunjang pendidikan yang sama baiknya saat sudah tidak menyandang lagi status dan kewenangan sebagai sekolah RSBI.

Guru SD Negeri 11 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ini mengatakan dibatalkannya status RSBI oleh MK tentu akan berpengaruh pada berkurangnya fasilitas sekolah yang sudah ada. Pasalnya, sekolah akan kekurangan dana karena tidak bisa lagi memungut donasi dari wali murid.

Kemendikbud Belum Pastikan Nasib 1.300 RSBI

Keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) resmi dibubarkan Mahkamah Konstitusi. Nasib sekitar 1.300 RSBI pun masih belum jelas.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, mengaku belum dapat memutuskan nasib RSBI yang ada. "Itu belum bisa saya putuskan. Nanti bentuknya seperti apa tidak usah khawatir, yang jelas sekolahnya tidak bubar," kata M Nuh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (8/1/2013).